Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya peran generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, S.H., sebagai Sekretaris harian Mabida gerakan Pramuka Lampung mewakili DPRD Provinsi Lampung menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Kursus Pengelolaan Dewan Kerja (KPDK) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung di Komplek Kwarda Lampung, Kamis (30/7/2026).
Dalam paparannya, Wahrul Fauzi Silalahi menegaskan bahwa anggota Dewan Kerja memiliki posisi strategis sebagai calon pemimpin masa depan yang harus mampu menjadi penggerak pembangunan daerah. Karena itu, mereka dituntut memiliki karakter yang kuat, integritas, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, inovasi, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
Menurutnya, Kursus Pengelolaan Dewan Kerja tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola organisasi, tetapi juga membentuk kemampuan kepemimpinan, komunikasi, manajemen organisasi, dan pengambilan keputusan sehingga mampu melahirkan program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kita membutuhkan generasi muda yang memiliki integritas, semangat pengabdian, dan mampu menjadi agen perubahan. Dewan Kerja harus menjadi wadah lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang siap berkontribusi bagi pembangunan Provinsi Lampung,” ujar Wahrul.
Pada sesi pembahasan mengenai problematika Dewan Kerja, Wahrul juga menyoroti fenomena tumpang tindih pekerjaan yang masih kerap terjadi di lingkungan internal organisasi. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh ketidakaktifan anggota, mengingat seluruh anggota Dewan Kerja merupakan sumber daya manusia yang telah melalui proses seleksi secara ketat.
Menurutnya, persoalan tersebut lebih dipengaruhi oleh tingginya inisiatif, kompetensi, dan semangat berkontribusi dari setiap anggota yang belum diimbangi dengan pembagian tugas (job description) yang jelas, terukur, dan proporsional. Selain itu, belum optimalnya pembatasan kewenangan antarbidang, kurang transparannya alur kerja, serta lemahnya sistem koordinasi dan komunikasi internal turut memicu terjadinya duplikasi maupun tumpang tindih pelaksanaan tugas.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyusunan pembagian tugas yang lebih presisi, penguatan mekanisme koordinasi lintas bidang, serta peningkatan transparansi tata kelola organisasi agar seluruh potensi anggota dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.
Kursus Pengelolaan Dewan Kerja Tahun 2026 diikuti oleh Dewan Kerja Cabang dan Dewan Kerja Ranting se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai filosofi, fungsi, dan peran Dewan Kerja, sekaligus memperkuat kapasitas kepemimpinan, tata kelola organisasi, administrasi, komunikasi, kemitraan, serta pemanfaatan media digital dalam mendukung pembinaanPramuka Penegak dan Pandega.
Berbagai materi strategis disampaikan selama kegiatan, di antaranya Peran Dewan Kerja dalam Pembangunan Daerah, Kepemimpinan Dewan Kerja, Problematika Dewan Kerja, Peran Anggota Muda dalam Pengambilan Keputusan di Kwartir, Branding Dewan Kerja, Sponsorship dan Partnership, Sistem Administrasi Kwartir dan Dewan Kerja, Scout Entrepreneur, serta Scout for SDGs sebagai bagian dari upaya membangun kepemimpinan generasi muda yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD Provinsi Lampung berharap lahir kader-kader Dewan Kerja yang profesional, berintegritas, adaptif, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, sehingga mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun generasi muda sekaligus berkontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan Provinsi Lampung.
